Hubungan Telegram Dan Ancaman Terorisme

Hubungan Telegram Dan Terorisme

Indonesia saat ini dihebohkan dengan kebijakan pemerintah yang akan memblokir aplikasi pesan canggih TELEGRAM guna menangkal aksi berbahaya. Konten-konten radikal yang berseliweran di dunia maya dinilai menyumbang suburnya terorisme. Pemerintah Indonesia pun gencar mengawasi dunia maya dengan mendirikan Lembaga Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Teranyar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jumat 14 Juli lalu meminta Internet Service Provider (ISP) memblokir 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Aplikasi buatan Rusia ini dinilai banyak memuat konten radikal, yang jika dibiarkan dapat menyuburkan terorisme di Tanah Air.

“Kami tentunya beserta dengan institusi lain memantau perkembangan konten di dunia maya khususnya yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, dengan BNPT, kalau yang narkoba dengan BNN,” ujar Rudiantara dalam acara Silaturahmi Dewan Pers dengan Masyarakat Pers di Aryaduta Hotel Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

“Kami tentunya beserta dengan institusi lain memantau perkembangan konten di dunia maya, khususnya yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, dengan BNPT, kalau yang narkoba dengan BNN,” ujar Rudi dalam acara Silaturahmi Dewan Pers dengan Masyarakat Pers di Aryaduta Hotel Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Telegram dinilai mengakomodasi konten bermuatan radikalisme seperti membuat bom. Pemerintah khawatir konten seperti ini akan mempengaruhi masyarakat.

“Nah, kami kenali memang saat ini di Telegram banyak kontennya itu yang berkaitan dengan radikalisme, antara lain seperti bagaimana membuat bom, bagaimana melakukan penyerangan, yang tentunya ini bisa mempengaruhi masyarakat di Indonesia sehingga ada 11 DNS yang hari ini di-block dari Telegram,” Rudi menjelaskan.

Pemblokiran Kemkominfo pada Telegram ini baru pada versi website atau laman saja. “Dan ini yang web base-nya, jadi tidak bisa diakses dari komputer, tapi dari aplikasi, dari ponsel masih bisa Telegram,” ucap Rudi.

Kemkominfo selalu berupaya berkomunikasi dengan berbagai platform yang ada di Indonesia, seperti Facebook dan Google. Komunikasi lebih mudah karena ada perwakilan di Tanah Air.

“Kami senantiasa berupaya berkomunikasi sama dengan platform lainnya, Facebook, Google, karena Youtube di bawah Google, Whatsapp juga di bawahnya Facebook. Line yang ada di Indonesia, Twitter juga ada di Indonesia, Facebook ada di Singapura, Google ada di Indonesia, bisa dihubungi semua,” Rudi memaparkan.

Namun, komunikasi Kemkominfo dengan Telegram sedikit berbeda karena tidak ada perwakilan di Indonesia. Bahkan, Kemkominfo berusaha menghubungi melalui laman, namun tidak ada respons.

“Kalau dengan Telegram komunikasinya berbeda, mereka itu harus lewat web. Jadi kami sudah mengupayakan berkomunikasi dengan mereka (Telegram), menyampaikan bahwa ini harus di takedown dan lain sebagainya tapi tidak ada respons apa boleh buat, ini untuk kepentingan kita bersama (jadi diblokir),” jelas Rudi.

Pihak Telegram baru memberikan respons setelah Kemkominfo memblokir lamannya. “Nah ini bagus, artinya mereka juga sebetulnya ada keinginan. Dengan itu kami mengomunikasikan secepatnya karena kita butuh perbaikan, kita butuh service level,” Rudi melanjutkan.

Pemblokiran yang mengundang kekecewaan sebagian warganet ini belum tahu sampai kapan. Namun, Telegram masih dapat digunakan di aplikasi handphone, karena pemblokiran hanya pada laman Telegram.

“Jadi kepada masyarakat masih bisa menggunakan Telegram dari ponsel tapi yang webnya tidak bisa. (Pemblokiran) aplikasi bertahap karena kan caranya berbeda untuk melakukan pemblokirannya,” ujar Rudi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *